CIBINONG, PORTAL BERITA BOGOR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menargetkan perbaikan sekitar 13.000 hingga 14.000 rumah tidak layak huni (RTLH) sepanjang 2026. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengatakan penanganan RTLH menjadi prioritas pembangunan daerah, seiring dengan peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Menurut Rudy, percepatan perbaikan rumah warga mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bogor.
Pemerintah pusat memberikan bantuan untuk sekitar 10.000 rumah melalui program bedah rumah. Sementara itu, Pemkab Bogor telah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki 1.750 rumah melalui APBD murni 2026.
“Di tahun 2026, kami mendapat kabar baik, kami mendapat kabar gembira, dari pemerintah pusat kita diberikan bantuan kurang lebih 10.000 rumah untuk rumah tidak layak huni,” ujar Rudy.
Pemkab Bogor juga membuka peluang penambahan anggaran untuk memperluas cakupan perbaikan rumah warga. Jika ketersediaan anggaran memungkinkan, pemerintah daerah berencana mengalokasikan tambahan untuk 2.750 rumah.
“Lalu kita pun Pemerintah Kabupaten Bogor kemarin di APBD murni sudah menganggarkan 1.750 rumah. Nanti insyaallah kalau memang ketersediaan anggarannya mencukupi, kita akan anggarkan kembali 2.750 rumah,” jelasnya.
Dengan dukungan tersebut, Rudy berharap perbaikan RTLH dapat mencapai sekitar 13.000 hingga 14.000 unit pada empat bulan terakhir 2026, yakni September hingga Desember.
“Mudah-mudahan 13 sampai 14 ribu rumah tidak layak huni dapat segera kita lakukan perbaikan,” ungkapnya.
Target Meningkat, Persoalan RTLH Belum Tuntas
Rudy mengakui, peningkatan target perbaikan belum serta-merta menuntaskan seluruh persoalan RTLH di Kabupaten Bogor. Luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat.
Sebagai perbandingan, pada 2025 Pemkab Bogor mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki 2.750 rumah, ditambah bantuan pemerintah pusat sebanyak 1.500 rumah.
“Alhamdulillah di tahun 2025 kemarin, dari Kabupaten Bogor sendiri menganggarkan 2.750 rumah, dari pemerintah pusat 1.500 rumah. Berarti kalau dijumlah kurang lebih sekitar 4.000 rumah,” katanya.
Rudy menegaskan, penanganan RTLH akan terus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan dukungan pemerintah pusat.
Meski demikian, besarnya target pada 2026 menunjukkan upaya peningkatan intervensi pemerintah dalam menyediakan hunian yang lebih layak bagi warga Kabupaten Bogor.
“Hal itu pun belum menuntaskan tantangan untuk kita menindaklanjuti beberapa rumah yang tidak layak huni yang ada di Kabupaten Bogor,” pungkas Rudy.
