Bogor – PORTAL BERITA BOGOR | 16 Januari 2026 — Persatuan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN) Pusat menyatakan dukungan penuh terhadap langkah hukum yang ditempuh DPC PWOIN Kabupaten Bogor bersama LBH Arjuna terkait pelaporan dugaan penyelewengan dana kegiatan Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (LASQI) ke Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar).

Ketua Umum PWOIN, Harun, ST., SH., M.I.Kom, menilai pelaporan tersebut sebagai bentuk partisipasi publik yang konstruktif dalam mendukung tugas Polri, khususnya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang bersumber dari dana negara.

“Langkah ini bukan untuk menghakimi pihak mana pun, melainkan memberikan ruang bagi aparat penegak hukum agar dapat bekerja secara profesional, objektif, dan berbasis fakta. PWOIN meyakini Polda Jabar memiliki kapasitas serta integritas untuk mengungkap persoalan ini secara terang dan adil,” ujar Harun dalam pernyataan resminya, Jumat (16/1).

Dugaan penyelewengan dana tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan LASQI yang berlangsung pada 4–7 Desember 2025. Menurut Harun, pengawalan kasus ini justru menjadi momentum penting bagi kepolisian untuk menunjukkan komitmen nyata terhadap penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan.

Ia menegaskan, keterlibatan masyarakat dan insan pers dalam melaporkan dugaan penyimpangan anggaran harus dimaknai sebagai bentuk kepercayaan terhadap institusi kepolisian, bukan sebagai tekanan.

“Respons cepat Polda Jabar dalam menerima laporan ini kami nilai sebagai sinyal positif bahwa Polri hadir dan responsif terhadap aspirasi publik. Hal ini penting untuk menjaga dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum,” tegasnya.

PWOIN juga menyatakan kesiapan untuk mendukung proses penyelidikan dengan memberikan data, informasi, maupun keterangan tambahan apabila dibutuhkan oleh penyidik, sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menutup pernyataannya, Harun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan jalur hukum sebagai mekanisme utama dalam menyikapi dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara.

“Keberanian melapor merupakan bagian dari kontrol sosial yang sehat. Ketika masyarakat dan Polri berjalan seiring, maka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi akan semakin kuat,” pungkasnya.