CIBINONG – PORTAL BERITA BOGOR | Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor menjadi salah satu tahapan penting untuk menentukan arah pembangunan daerah tahun 2027.
Forum tersebut mempertemukan jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor dengan DPRD Kabupaten Bogor untuk menyatukan berbagai usulan pembangunan yang sebelumnya telah dihimpun dari tingkat desa, kecamatan hingga aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses anggota dewan.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara menegaskan, proses tersebut harus memastikan kebutuhan masyarakat benar-benar menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan dan penyusunan anggaran daerah.
Musrenbang Bukan Sekadar Forum Seremonial
Musrenbang tingkat kabupaten merupakan tahapan lanjutan dari proses perencanaan yang telah dimulai dari bawah.
Berbagai usulan masyarakat yang muncul melalui Musrenbang desa dan kecamatan kemudian dirumuskan kembali pada tingkat kabupaten. Di sisi lain, DPRD juga membawa aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses di masing-masing daerah pemilihan.
Dengan mekanisme tersebut, perencanaan pembangunan diharapkan tidak dibuat secara tiba-tiba, tetapi memiliki dasar kebutuhan yang jelas.
Sastra Winara menekankan bahwa setiap program yang nantinya masuk dalam APBD 2027 harus melalui tahapan perencanaan yang terukur.
DPRD Kawal Aspirasi Sampai Masuk Kebijakan
Bagi DPRD Kabupaten Bogor, tantangan setelah Musrenbang adalah memastikan aspirasi yang telah dihimpun tidak berhenti sebagai daftar usulan.
DPRD memiliki fungsi strategis dalam pembentukan kebijakan daerah, penganggaran dan pengawasan. Karena itu, hasil perencanaan akan menjadi salah satu bahan penting dalam pembahasan anggaran.
Sastra menempatkan proses tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab DPRD untuk memastikan suara masyarakat memiliki jalur yang jelas menuju kebijakan pembangunan.
APBD 2027 Harus Menjawab Kebutuhan Warga
Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai salah satu fokus pembangunan 2027. Prioritas tersebut mencakup infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan serta penguatan kegiatan keagamaan.
Bagi DPRD, arah tersebut perlu diterjemahkan menjadi program yang memiliki manfaat nyata dan dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Bogor.
Artinya, ukuran keberhasilan perencanaan bukan hanya seberapa banyak program yang tercantum dalam dokumen, tetapi seberapa tepat program tersebut menjawab persoalan masyarakat.
Sinergi Sastra Winara dan Rudy Susmanto
Kehadiran Ketua DPRD Sastra Winara bersama Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam forum Musrenbang menunjukkan pentingnya sinergi eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menyusun dan menjalankan program pembangunan, sementara DPRD menjalankan fungsi penganggaran sekaligus pengawasan.
Kolaborasi kedua lembaga tersebut diperlukan agar proses perencanaan hingga penganggaran berjalan konsisten dan tidak terputus.
Rudy Susmanto juga menyampaikan bahwa program bantuan keuangan untuk desa akan dilanjutkan pada 2027, di samping fokus pada pemenuhan hak dasar masyarakat.
Dari Reses ke APBD
Salah satu poin penting dalam proses tersebut adalah keterhubungan antara kegiatan reses dengan perencanaan pembangunan.
Aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD di daerah pemilihan menjadi bagian dari bahan yang dibawa ke forum perencanaan.
Dengan demikian, masyarakat memiliki jalur untuk menyampaikan kebutuhan mereka melalui wakil rakyat, kemudian aspirasi tersebut diperjuangkan dalam proses kebijakan dan penganggaran.
Pekerjaan DPRD Tidak Berhenti di Musrenbang
Setelah Musrenbang selesai, proses penyusunan kebijakan anggaran masih berlanjut.
DPRD Kabupaten Bogor akan memiliki tugas untuk mencermati rancangan program, melihat skala prioritas, kemampuan anggaran daerah serta manfaatnya bagi masyarakat.
Fungsi pengawasan juga akan menentukan apakah program yang nantinya disepakati benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan.
Karena itu, Musrenbang dapat dilihat sebagai awal dari rangkaian panjang pengawalan pembangunan, bukan sebagai akhir dari perjuangan aspirasi masyarakat.
Suara Warga Harus Terlihat dalam Pembangunan
Bagi Kabupaten Bogor dengan wilayah yang luas dan kebutuhan masyarakat yang beragam, pembangunan membutuhkan perencanaan yang benar-benar berbasis kondisi lapangan.
Sastra Winara mendorong agar RKPD 2027 mampu menjawab tantangan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi serta keberlanjutan lingkungan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Mereka membutuhkan bukti bahwa aspirasi tersebut benar-benar diperjuangkan.
Karena itu, tugas DPRD Kabupaten Bogor setelah Musrenbang adalah memastikan suara warga bergerak dari forum aspirasi menuju perencanaan, masuk dalam pembahasan APBD, kemudian diwujudkan menjadi pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
PORTAL BERITA BOGOR
Mengabarkan Bogor, Mengawal Aspirasi Warga.
