BOGOR — PORTAL BERITA BOGOR | Menjelang genap satu tahun pemerintahan Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Jaro Ade, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Bogor menyampaikan refleksi terbuka sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.
Sejak masa kampanye, publik mendengar komitmen bahwa Kabupaten Bogor tidak bisa dibangun secara parsial, melainkan melalui pelibatan seluruh elemen—partai koalisi, masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, hingga warga di akar rumput. Komitmen tersebut dipandang bukan sekadar slogan politik, melainkan janji menghadirkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan kolaboratif.
Namun secara terbuka dan bertanggung jawab, PSI Kabupaten Bogor menilai semangat pelibatan itu belum dirasakan secara nyata. Sebagai partai koalisi dan bagian dari struktur badan pemenangan, PSI telah dua kali melakukan pertemuan resmi dengan Bupati. Akan tetapi hingga kini, ruang partisipasi substantif dalam proses pengambilan kebijakan dinilai belum terbuka sebagaimana yang dijanjikan kepada publik.
PSI menegaskan, pernyataan ini bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai bentuk otokritik bersama. Dalam pandangan masyarakat, keberhasilan maupun kegagalan pemerintahan akan selalu melekat pada seluruh partai koalisi.
Dalam satu tahun terakhir, Kabupaten Bogor dihadapkan pada sejumlah persoalan krusial. Di antaranya temuan dugaan korupsi di Dinas Kesehatan, kasus gagal bayar kontraktor yang berdampak pada pelaku usaha lokal dan tenaga kerja, polemik tambang emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Nanggung, hingga aksi demonstrasi warga di Kecamatan Cigudeg terkait aktivitas pertambangan dan dampak lingkungan.
PSI menilai berbagai persoalan tersebut tidak dapat dilihat sebagai isu yang berdiri sendiri. Di baliknya terdapat rasa keadilan masyarakat yang terusik, tekanan terhadap ekonomi rakyat, serta kepercayaan publik yang sedang diuji.
Sebagai partai koalisi, PSI Kabupaten Bogor menegaskan tidak ingin berlindung di balik status pendukung pemerintah. Di sisi lain, partai juga tidak menghendaki munculnya persepsi bahwa seluruh partai koalisi turut bertanggung jawab atas kebijakan yang tidak pernah dibahas maupun dikonsultasikan secara kolektif.
“Kesetiaan kami bukan kepada kekuasaan, melainkan kepada warga Kabupaten Bogor,” tegas pernyataan tersebut.
Ke depan, PSI mendorong perubahan pendekatan pemerintahan yang lebih terbuka terhadap kritik, lebih kolaboratif dalam pengambilan keputusan, serta responsif terhadap persoalan publik. Pelibatan partai koalisi, menurut PSI, bukan sekadar soal distribusi jabatan, tetapi tentang memperluas perspektif dan menjaga akuntabilitas pemerintahan.
PSI menyatakan tetap meyakini Bupati dan Wakil Bupati memiliki niat baik membangun Kabupaten Bogor. Namun kepemimpinan yang kuat, menurut mereka, bukanlah yang menutup diri terhadap kritik, melainkan yang berani melakukan koreksi dan membuka ruang dialog.
“Otokritik ini kami sampaikan sebagai bentuk cinta kami kepada Kabupaten Bogor—karena daerah sebesar ini tidak layak dikelola dengan jarak, dan terlalu penting untuk dipikul sendirian,” demikian pernyataan penutup PSI Kabupaten Bogor.
