CIBINONG – PORTAL BERITA BOGOR // Pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2027 menjadi momentum penting bagi DPRD Kabupaten Bogor untuk memastikan arah kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara memimpin Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor dengan agenda penyampaian Rancangan Perubahan APBD 2026 dan Rancangan APBD 2027, Senin (14/9/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari tahapan penting dalam menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Bogor. DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam APBD.
DPRD Tekankan Anggaran Harus Berdampak bagi Masyarakat
Bagi DPRD Kabupaten Bogor, pembahasan APBD tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi menyangkut sejauh mana setiap kebijakan fiskal mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Sastra Winara, fungsi anggaran DPRD menjadi salah satu instrumen penting untuk mencermati program pembangunan, skala prioritas, serta efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Setiap alokasi belanja harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Jalan Tambang Tetap Mendapat Alokasi Rp100 Miliar
Salah satu program yang kembali menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran adalah pembangunan jalan khusus angkutan tambang di wilayah Bogor Barat.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan bahwa program tersebut masih berjalan. Dalam postur APBD 2026, pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk pembebasan lahan.
Program jalan khusus angkutan tambang diharapkan menjadi solusi untuk memisahkan kendaraan pengangkut material tambang dari jalur yang digunakan masyarakat umum.
Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus mengurangi tekanan kendaraan berat terhadap infrastruktur jalan yang selama ini digunakan masyarakat.
Sastra Winara Kawal Proses Pembahasan
Keberadaan anggaran dalam APBD tidak serta-merta berarti program dapat langsung dilaksanakan. Setiap program tetap harus melalui proses pembahasan, penyesuaian kebijakan, serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam konteks inilah DPRD Kabupaten Bogor memiliki posisi strategis. Sastra Winara bersama jajaran DPRD akan mengawal pembahasan agar program yang masuk dalam APBD memiliki perencanaan yang jelas dan dapat memberikan dampak bagi kepentingan publik.
Untuk pembangunan jalan tambang, proses pembebasan lahan juga harus memperhatikan ketentuan hukum, penetapan lokasi, serta kesesuaian tata ruang. Kebutuhan lahan lebih dari lima hektare memerlukan persetujuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Tidak Hanya Jalan Tambang
Pembahasan Perubahan APBD 2026 dan APBD 2027 tidak berhenti pada satu program. DPRD Kabupaten Bogor juga akan mencermati berbagai sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik hingga penguatan ekonomi masyarakat menjadi bagian dari pembahasan arah kebijakan anggaran daerah.
Karena itu, proses pembahasan APBD menjadi ruang bagi DPRD untuk memastikan program pembangunan tidak hanya terlihat besar dari sisi angka, tetapi juga memiliki manfaat yang terukur bagi masyarakat.
DPRD Kawal Anggaran hingga Memberi Manfaat
Sastra Winara menegaskan posisi DPRD Kabupaten Bogor sebagai bagian penting dalam menentukan arah pembangunan daerah melalui fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.
Pembahasan APBD 2026 dan APBD 2027 menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif, sekaligus memastikan setiap kebijakan anggaran tetap berpijak pada kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, perhatian DPRD bukan semata-mata pada berapa besar anggaran yang dialokasikan, melainkan bagaimana anggaran tersebut dapat dikonversi menjadi program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bogor.
