CIBINONG – PORTAL BERITA BOGOR – Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa penataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 harus berorientasi pada efektivitas penggunaan anggaran dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Seluruh perangkat daerah diminta memastikan setiap program memiliki manfaat nyata, berjalan sesuai prioritas, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Penegasan tersebut menjadi penting di tengah upaya Pemerintah Kabupaten Bogor menyelaraskan kembali alokasi anggaran dengan kebutuhan pembangunan daerah. Penyesuaian anggaran tidak boleh sekadar menjadi urusan administratif, tetapi harus menjadi instrumen untuk memastikan program prioritas tetap berjalan dan pelayanan publik tidak terabaikan.
Rudy menekankan bahwa setiap perangkat daerah harus mencermati pelaksanaan program, mengevaluasi kegiatan yang telah berjalan, serta memastikan anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
ANGGARAN DAERAH HARUS MEMBERIKAN MANFAAT NYATA
Dalam penataan APBD Perubahan 2026, efektivitas belanja menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Setiap program perlu dievaluasi berdasarkan urgensi, capaian pelaksanaan, dan manfaatnya bagi masyarakat. Kegiatan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah harus diprioritaskan, sementara program yang belum memberikan hasil optimal perlu dicermati kembali.
Pendekatan tersebut diperlukan agar penggunaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan pengelolaan anggaran yang terukur, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan kemampuan keuangan daerah.
RUDY MINTA OPD FOKUS PADA PROGRAM PRIORITAS
Rudy Susmanto juga menekankan pentingnya koordinasi ant perangkat daerah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan.
Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan maupun penggunaan anggaran yang kurang efektif.
Setiap OPD harus memiliki komitmen untuk menjalankan program berdasarkan skala prioritas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta target pembangunan yang telah ditetapkan.
Selain itu, evaluasi secara berkala diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan dan menentukan langkah perbaikan agar program yang telah direncanakan dapat memberikan hasil maksimal.
PEMBANGUNAN HARUS DIRASAKAN MERATA
Efektivitas APBD Perubahan 2026 juga berkaitan erat dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
Dengan cakupan 40 kecamatan dan kebutuhan masyarakat yang beragam, pemerintah daerah dituntut memastikan kebijakan anggaran tidak hanya terpusat di kawasan tertentu.
Pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perlu diarahkan berdasarkan skala prioritas dan kondisi masing-masing wilayah.
Pemerataan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan sekaligus memperkecil kesenjangan pelayanan antardaerah.
AKUNTABILITAS MENJADI KUNCI PENGELOLAAN APBD
Penataan APBD Perubahan 2026 pada akhirnya harus bermuara pada tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.
Pemerintah Kabupaten Bogor perlu memastikan setiap rupiah anggaran digunakan sesuai peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pengawasan terhadap pelaksanaan program juga harus diperkuat agar kebijakan anggaran tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program yang bermanfaat.
Dengan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, APBD Perubahan 2026 diharapkan menjadi instrumen penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bogor.
PORTAL BERITA BOGOR
Aktual, Tajam, dan Terpercaya
Reporter: Admin
